KLIKDONI.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mempercepat upaya integrasi sistem perencanaan dengan sistem keuangan daerah.
Keterpaduan kedua sistem tersebut menjadi titik awal dari rencana mewujudkan e-Goverment dan Smart City (Kota Pintar), dimana tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada optimalisasi pelayanan publik.
Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sulistiyani ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/6) mengemukakan keseriusan pihaknya untuk mengintegrasikan kedua sistem tersebut bahkan telah membuat daerah lain ingin mempelajarinya.
“Kemarin, Senin (12/6) Dinas Kominfo Kabupaten Magelang datang langsung untuk studi komparasi demi mengetahui sejauh mana langkah kami dalam mengupayakan penataan e-Government,” tutur Sulistiyani.
Meski bukan menjadi tujuan, kehadiran daerah lain untuk mempelajari tata kelola teknologi informatika dan komunikasi (TIK) di Wonosobo tersebut, diakui Sulistiyani menjadi penyemangat untuk mempercepat langkah.
Upaya mewujudkan e-Gov dan smart city di Kabupaten Wonosobo, menurutnya tidak mudah karena saat ini setidaknya baru 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang siap dengan sistem informasi memadai.
“Untuk akselerasi integrasi sistem kami menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang yang telah lebih dulu menjalankan sistem tersebut, serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo,” bebernya.
Hal tersebut, diakui Lis, juga demi memenuhi tenggat waktu dari pemerintah pusat yang menargetkan daerah sudah harus menjalankan aplikasi sistem keuangan terintegrasi pada bulan Juli mendatang.
“Langkah awal, setidaknya integrasi e-planning dengan e-budgetting sudah kami siapkan, karena dalam waktu dekat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengunjugi Wonosobo untuk melihat sejauh mana kesiapan sistem tersebut,” tambahnya.
Ke depan, Lis juga menyebut Dinas Komunikasi dan Informatika bakal berperan menjadi pusat layanan untuk 10 urusan e-Government Pemkab Wonosobo.
Ke-10 urusan tersebut diurai Lis meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center (DRC) dan TIK Pemkab, kemudian layanan keamanan informasi e-Government, serta layanan sistem Komunikasi intra Pemkab.
“Ada pula layanan manajemen data dan informasi, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, serta Integrasi layanan publik dan kepemerintahan,” urai Lis.
Tiga urusan lain, menurut ibu 2 anak itu adalah penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CIO), dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah. (donny).
0 komentar:
Posting Komentar